Pelibatan TNI Menuai Kritik, Begini Penjelasan Mabes Polri

jpnn.com, JAKARTA - Nota kesepahaman antara TNI dan Polri untuk mengamankan aksi demonstrasi menuai kritik dari sejumlah pihak. Hal itu dianggap sebagai cara untuk membatasi aksi demo.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Mohammad Iqbal mengatakan, pelibatan TNI dalam pengamanan aksi demo bukanlah hal baru. Karena sejak lama sudah dilibatkan dan memang diatur dalam undang-undang.
“Coba lihat unjuk rasa di Istana Negara, Monas, di mana-mana. Kami selalu minta bantuan, tidak ada kan Polri sendiri,” kata Iqbal di Kantor Divhumas Polri, Jakarta, Selasa (6/2).
Mantan Kapolres Metro Jakarta Utara ini menerangkan, kerja sama yang ditandatangani oleh Kapolri dan Panglima TNI pada 23 Januari 2018 lalu untuk melanjutkan dan memperbarui MoU yang sudah habis masa kerjanya.
“Sudah dari dulu, apalagi kalau eskalasinya meningkat, ancamannya sudah dikalkulasi oleh Polri sehingga Polri meminta bantuan,” tambahnya.(mg1/jpnn)
Kerja sama yang ditandatangani oleh Kapolri dan Panglima TNI pada 23 Januari 2018 lalu untuk melanjutkan dan memperbarui MoU yang sudah habis masa kerjanya.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- Harmoni Ramadan, Kebersamaan TNI-Polri di Halaman Mapolda Riau
- Bea Cukai dan Polri Temukan 1,88 Kuintal Sabu-Sabu di Kebun Sawit di Aceh Tamiang
- AKBP Fajar Ditangkap Propam Mabes Polri, Kasusnya Dobel
- Sahroni Minta Penyerangan Polres Tarakan oleh Oknum TNI Diusut Transparan
- Kapolri Jenderal Listyo Tegaskan TNI-Polri tetap Solid Pascainsiden di Mapolres Tarakan
- Belum Beres, Pemeriksaan 4 Polisi Intimidasi Lagu Sukatani Masih Berlangsung