Peliknya Hukum Pidana Pemilu

Ada sebanyak 77 tindak pidana pemilu yang diatur dalam 66 pasal ketentuan pidana di UU Pemilu.

Subjek hukum tindak pidana pemilu ada beberapa macam, yakni setiap orang, penyelenggara pemilu, pelaksana kampanye pemilu, peserta kampanye pemilu, peserta pemilu, calon presiden dan wakil presiden serta pimpinan partai politik.

Sanksi pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana pemilu ada beberapa macam, yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Sanksi pidana penjara dan denda diancamkan secara kumulatif. Tidak dinyatakan secara tegas tindak pidana mana yang termasuk jenis kejahatan dan mana yang kategori pelanggaran.

Dalam segi perspektif unsur kesalahan, kita dapat melihat tindak pidana pemilu ada yang unsur kesalahannya berupa dengan sengaja (dolus) dan ada pula unsur kesalahannya adalah kealpaan (culpa) serta sebagian ada unsur sengaja dan kealpaan sekaligus (proparte dolus proparte culpa).

Hukum pidana pemilu mencakup hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Dalam konteks hukum pidana materiil dikenal trias hukum pidana, yakni perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana.

Sumber utama hukum pidana pemilu materiil adalah ketentuan pidana dalam UU Pemilu dan KUHP untuk merujuk perbuatan pidana percobaan, penyertaan, gabungan dan dasar penghapus pidana.

Selanjutnya, hukum pidana formil atau hukum acara pidana pemilu diatur dalam Peraturan Gakkumdu.