JPNN.com 
Peliknya Hukum Pidana Pemilu
Oleh: Benny Sabdo - Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Peserta Extension Course Filsafat STF Driyarkara Jakarta
Durasi waktu pendek membuat perdebatan penanganan perkara di Gakkumdu menjadi tidak cukup, akhirnya perkara terpaksa menjadi daluwarsa.
Slogan “Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu” mesti menjadi fundamen sekaligus lentera dalam penyusunan RUU Pemilu.
Demokrasi Indonesia sudah selayaknya dibuat menjadi mapan. Penyelenggara pemilu hendaknya diperkuat, bukan justru dikerdilkan, apalagi dibuat secara ad hoc.
Demokrasi yang jurdil dan keadilan pemilu harus mendominasi pemikiran dan hati para pembahas RUU Pemilu di Senayan.
Jangan sampai demokrasi Indonesia hanya menjadi formalitas utopis. Pelaksanaan empat kali pemilu sejak 2004, sebuah pengalaman yang cukup untuk membuat kita melenting menuju demokrasi yang lebih substantif dan berkeadilan.
Akhirkata, ide keadilan pemilu mesti menjadi fundamen RUU Pemilu. Jika ide keadilan pemilu sirna, maka pemilu hanya akan melahirkan para bandit demokrasi.(***)
Sanksi pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana pemilu ada beberapa macam, yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- MK Perintahkan 24 Daerah Gelar PSU, Gus Khozin Sentil KPU: Tak Profesional!
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Biaya Pemilu Mahal, Rahmat Saleh Dorong Sistem e-Voting di Pesta Demokrasi 2029
