Pelindo II Tingkatkan Pelayanan dan Cegah Suap Lewat Digitalisasi

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelindo II atau Indonesia Port Corporation (IPC) hingga kini terus memanfaatkan teknologi digital dalam layanan kepelabuhan.
"IPC terus mengoptimalkan layanan terminal peti kemas melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi jasa kepelabuhan dan mencegah praktik suap-menyuap," ucap Direktur Utama Pelindo II Arif Suhartono.
Arif menyebut ada sejumlah program optimalisasi pelayanan operasional kepelabuhan melalui digitalisasi. Pertama, yakni Single Truck Identity.
Single Truck ID merupakan sistem berbasis elektronik yang terintegrasi dengan Trucking Company, Asosiasi Trucking dan Cabang Pelabuhan dalam melakukan pendaftaran Truck ID, yang berisi data identitas kendaraan seperti nomor polisi dan data perusahaan pemilik truk/perusahaan angkutannya.
Dengan implementasi Single TID ini, identitas truck yang masuk ke semua terminal yang ada di lingkungan IPC akan berada dalam satu database.
"Sehingga akan memudahkan dalam identifikasi, penataan dan monitoring truck ke depan," terang Arif.
Kedua, penerapan centralized traffic management system.
"Ini adalah sistem pengendalian lalu lintas yang mengawasi dan mengatur aktivitas keluar dan masuknya truk trailer di wilayah Pelabuhan," tutur Arif.
IPC terus mengoptimalkan layanan terminal peti kemas melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi jasa kepelabuhan dan mencegah praktik suap-menyuap.
- KPK Didesak Usut Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD dan Periksa 95 Senator
- Info KPK soal Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD, Tunggu Saja!
- Pelindo Siap Dukung Pencegahan Stunting di Kota Kupang
- Volume Layanan Logistik SPSL Meningkat 215% Sepanjang 2024
- Arus Peti Kemas di TPK Semarang Terus Meningkat, Pelindo Lakukan Penataan Terminal
- Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD Dilaporkan ke KPK, 95 Senator Terlibat?