Peluang Ahok Jadi Gubernur Ditolak

jpnn.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) berpeluang besar menggantikan posisi Gubernur Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya pencapresan Jokowi oleh PDI Perjuangan akan berdampak kekosongan kursi DKI 1.

Namun peluang besar itu mendapat respon kuat dari kalangan kader parpol. Seperti penolakan Ahok menduduki jabatan gubernur oleh Gerakan Pemuda (Gema) Keadilan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta.

Ketua Umum Gema Keadilan Reynold Darmasyah mengatakan, penolakan terhadap Ahok tersebut bukan tidak memiliki dasar. Bahkan kader muda PKS yang terhimpun dalam elemen muda seperti Gerakan Pemuda Keadilan (Gema Keadilan), Garda Keadilan dan Benteng Muda PKS telah mengadakan survei tentang kesiapan warga Jakarta menyambut Ahok sebagai Gubernur DKI.

Salah satu alasan penolakan yakni figur Ahok yang dinilai tidak memiliki kepribadian baik, serta tidak memiliki komunikasi politik yang santun. “Kami menolak dengan tegas Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Kami sebagai anak muda Jakarta, tidak mau mendukung Ahok sebagai pengganti Jokowi,” ujar dia, Selasa (25/3).

Penolakan tersebut bukan karena alasan etnis atau SARA. Melainkan berdasarkan dari penilaian kepribadian, kinerja kepemimpinan dan cara berkomunikasi Ahok selama menjalankan tugasnya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam waktu 1,5 tahun ini.

Terlihat, dalam menjalankan amanahnya sebagai Wakil Gubernur DKI, Ahok lebih banyak mengeluarkan sikap dan pernyataan yang santun, kasar dan terkesan sombong. “Penolakan kami bukan bicara masalah ideologi, etnis atau SARA. Tetapi lebih menekankan kepada soal kemampuan komunikasi politik yant tidak santun, otoriter dan tidak elegan,” tandas Reynold.

Tidak hanya itu, kader muda PKS ini melihat Ibukota DKI Jakarta belum mengalami perubahan apa pun selama 1,5 tahun terakhir. Bila Ahok menggantikan Jokowi, maka Jakarta dalam akan berada dalam masalah besar.

Karena itu, Gema Keadilan, Garda Keadilan dan Benteng Muda PKS akan menggalang kekuatan untuk menjegal Ahok menjadi DKI 1. Di antaranya dengan menyampaikan penolakan ini kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, sekaligus meminta dukungan. “Kami juga bakal menghimpun budayawan, akademis dan alim ulama untuk menolak Ahok sebagai gubernur," ungkapnya.