Peluang Bersekolah Negeri Makin Besar di Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan anggaran Rp 275 miliar untuk pembangunan dan revitalisasi gedung sekolah negeri di Kota Pahlawan. Artinya, kesempatan untuk masuk sekolah negeri semakin terbuka.

Kebijakan pemkot itu diambil karena banyak warga yang tidak mampu membayar uang sekolah. Bahkan, sampai ada kasus penahanan ijazah. Beberapa anak yatim piatu sulit membayar biaya sekolah. Pemkot juga menemukan adanya kecurangan pada penggunaan dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) yang diberikan ke SMP swasta.

Alhasil, tahun ini siswa mitra warga membeludak. Melebihi kuota 5 persen. Sedangkan siswa yang masuk dari jalur reguler tetap tinggi. Sekolah swasta kekurangan murid. Mereka khawatir kondisi itu terulang.

Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan, penyelenggaraan pendidikan tidak bisa dilakukan pemerintah seorang diri. Keterlibatan swasta sangat penting.

"Kalau ada anak yatim yang putus sekolah atau ijazah ditahan, itu pembinaan dan pengawasan dinas pendidikan yang lemah," jelasnya.

Reni mengapresiasi langkah pemkot untuk memudahkan siswa tidak mampu bersekolah. Namun, kuota reguler harus dikurangi agar sekolah swasta kebagian murid. APBD 2019 bakal dibahas di dewan. Urusan pendidikan mendapat gelontoran dana Rp 1,15 triliun. Sangat mudah bagi pemkot menambah lagi kelas atau bahkan membangun sekolah negeri baru. Apalagi, kewenangan pengelolaan SMA-SMK sudah tidak lagi berada di tangan pemkot.

Reni mengatakan, pemkot perlu mengkaji kuota jalur-jalur di PPDB. Jika yang tidak mampu diterima sangat banyak, kuota reguler harus dikurangi. "Kajian itu perlu melibatkan masyarakat, sekolah swasta, dan komite," lanjut Reni.

Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi menjelaskan bahwa zonasi yang kurang tepat menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya siswa di beberapa sekolah. Perlu ada pemetaan ulang. Martadi mencontohkan, sekolah swasta yang sudah terletak di kawasan tengah kota ternyata tidak mendapat cukup murid pada penerimaan siswa baru tahun ini. "Bisa jadi itu karena letak sekolahnya sekarang jadi tidak strategis," tutur Martadi. Meski berada di pusat keramaian, tidak ada warga yang memiliki anak usia sekolah di sekitar sekolah tersebut.