Peluang Operasi PT Asing di Indonesia Ditanggapi Negatif

“APK hanya 30% itu bukan karena perguruan tinggi kita kurang, sehingga perlu didatangkan PT Asing untuk bisa menyerap sisanya. Tidak begitu. Angkanya rendah karena memang anak-anak yang seharusnya melanjutkan pendidikan ke PT itu daya belinya rendah. Mereka lebih memilih membantu orang tua cari nafkah.” Ungkap Budi Djatmiko.

“Dampaknya kue bisnis pendidikan tinggi yang sudah ada saat ini akan semakin digerogoti dengan hadirnya perguruan tinggi asing. "

"Nanti mahasiswa dari keluarga yang mampu di Indonesia yang dahulu memilih kuliah di PTS kelas atas, akan memilih kuliah di PT asing dan akibatnya PTS kelas atas akan mencaplok pangsa pasar PTS dibawahnya, dan begitu seterusnya. Akibatnya PTS kelas bawah yang ada saat ini akan kehilangan pasar dan bisa saja gulung tikar. Persaingannya jadi tidak sehat.” tegas Budi Djatmiko.

Tawaran kolaborasi yang disyaratkan pemerintah dibalik kebijakan ini menurut APTISI juga hanya akan menguntungkan perguruan tinggi bermodal besar.

“Perguruan tinggi asing pasti hanya mau kerjasama dengan PTS yang sudah maju dan besar. PT berakreditasi A. sementara PTS lain di Indonesia tidak akan mendapat manfaat apa-apa dari kebijakan ini,” tukasnya.

APTISI juga tidak menyangkal mereka belum siap bersaing dengan perguruan tinggi asing jika berkaitan dengan menyediakan mutu pendidikan yang lebih baik yang bisa ditawarkan PT asing.

“Ya jelas  kita kalah dari sisi itu, tapi kan kalau mau dibandingkan ya harus dengan yang sepadan, PT di Australia misalnya mereka disana sudah industri maju tingkat pengelolaanya, sementara PTS kita disini masih diurus oleh manajemen yayasan, Ini sangat tidak adil.” Tegasnya.

Pada 2017, berdasarkan data Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Ristek Dikti), jumlah unit perguruan tinggi yang terdaftar mencapai 4.504 unit.