Peluang Pilkada Langsung dan DPRD Masih Sama Kuat

jpnn.com - JAKARTA - Kekuatan dukungan terhadap opsi pilkada langsung dan pilkada lewat DPRD relatif masih berimbang. Lobi-lobi politik yang sama-sama dilancarkan kedua poros hingga sesaat sebelum pengambilan keputusan akhir lewat sidang paripurna DPR hari ini, bakal menjadi penentu. 

Salah satu faktor utama hingga belum bisa dipastikannya opsi mana yang akan tampil sebagai "pemenang", adalah karena masih mengambangnya sikap Partai Demokrat. Rabu (24/9), dalam rapat fraksi yang dipimpin langsung Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu masih kukuh dengan posisinya. Yaitu, mendukung pilkada langsung, tapi dengan syarat 10 poin. 

"Kami tidak (opsi) pilkada langsung, tapi juga tidak (pikada) DPRD. Kami di pilkada langsung dengan 10 syarat yang harus terakomodir," tegas Syarief Hasan usai memimpin rapat fraksi, di komplek parlemen, Jakarta.

Dia menegaskan kalau tidak boleh ada satupun syarat yang terlewat. "Sepuluh syarat harus semua diakomodir itu mutlak," tandas menteri koperasi dan UKM tersebut singkat. Dia enggan menjelaskan lebih lanjut tentang langkah fraksinya berikut, kalau semua syarat ternyata tetap tidak terakomodir. "Kita lihat dulu besok (hari ini), yang penting tetap pilkada langsung dengan 10 syarat," tandas Syarief kembali.

Selain masih kukuhnya sikap kelembagaan di luar dua opsi utama, soliditas anggota fraksi terbesar di parlemen tersebut juga diragukan sejumlah pihak. Hal itu mengingat, dari 148 anggota fraksi yang ada, hanya sekitar 35 orang yang terpilih lagi sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Dengan tidak terpilih lagi, keterikatan dengan partai relatif berkurang. 

"Saya berharap Demokrat tetap solid, dan yang saya dengar juga akan tetap solid," kata Syarief . Meski belum bisa memastikan soliditas anggota Demokrat, mantan ketua Fraksi PD itu juga tidak menyebut secara gamblang tentang kemungkinan diberikannya sanksi bagi anggota yang tidak datang atau memiliki sikap berbeda saat sidang paripurna. 

Potensi ketidaksolidan dukungan anggota fraksi juga hinggap di Fraksi Partai Golongan Karya. Namun berbeda dengan Demokrat, fraksi terbesar kedua di parlemen saat ini itu, merespon dengan ancaman sanksi. DPP Partai Golkar mewajibkan kepada seluruh anggota Fraksi Partai Golkar untuk hadir dalam paripurna penetapan RUU Pilkada hari ini. Ancaman sanksi akan dijatuhkan jika ada anggota Fraksi Partai Golkar mangkir untuk menghadiri sidang.

Juru Bicara DPP Partai Golkar Tantowi Yahya menyatakan, seluruh anggota Fraksi Partai Golkar harus hadir dalam paripurna yang dijadwalkan digelar hari ini. Tidak ada alasan bagi anggota Fraksi Partai Golkar untuk tidak hadir. Semua anggota yang masih berada di luar kota maupun luar negeri diminta segera kembali ke Jakarta secepatnya.