Peluang Wujudkan Swasembada Pangan 2027 Terbuka Lebar

“Karena itu, cita-cita untuk menjadi lumbung pangan dunia. Sehingga, Indonesia menjadi tempat negara-negara mencari makan di dunia, itu sangat memungkinkan,” tegas Sarwo Edhy.

Ada beberapa upaya yang pemerintah bisa lakukan untuk meningkatkan produksi pangan, khusus padi. Di antaranya, meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari IP 100 jadi IP 200. Sedangkan yang IP 200 menjadi IP 300. Kemudian, memberikan bantuan benih unggul ke petani agar terjadi peningkatan produktivitas tanam.

”Upaya lain adalah penambahan luas areal penanaman, bisa melalui ekstensifikasi maupun cetak sawah. Dengan tambahan luas tanam akan meningkatan produksi,” katanya. Selain itu, juga dengan upaya mengurangi kehilangan hasil panen yang saat ini masih cukup tinggi dan efisiensi distribusi.

Sarwo Edhy menyampaikan sejumlah kebijakan Bapanas di sektor hilir untuk mewujudkan swasembada pangan tahun 2027. Diantaranya, menaikkan harga gabah kering panen (GKP) Rp 6.500 dari sebelumnya Rp 6.000/kg. Berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas No. 2 Tahun 2025, yang kemudian direvisi menjadi Perbadan No. 14 Tahun 2025 harga GKP menjadi Rp6.500/kg.

Selain menetapkan kenaikkan HPP GKP, Bapanas juga menugaskan Perusahaan Umum (Perum) Bulog untuk melaksanakan penyerapan 3 juta ton setara beras selama Tahun 2025. “Ini menindaklanjuti Rakortas di lapangan bahwa Kepala Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakn penyerapan gabah dan beras di dalam negeri tahun 2025 dengan target 3 juta ton, semoga terlaksana dengan baik,” ungkap Sarwo.

Terakhir, Bapanas juga mengkampanyekan setop boros pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), makanan yang terbuang 31 persen. Dengan rincian 17 persen diantaranya sampah makan dan 14 persen food loss.

“Saya berpikir bahwa kalau 10 persen saja kita hemat, contoh misalnya beras, beras itu kebutuhan 1 tahun itu 30,6 juta ton beras. Kalau kita bisa hemat 10 persen maka bisa kita berhemat sekitar 3 juta ton beras. Kalau tahun lalu kita impor 4 juta, seharusnya impornya cuma 1 juta,” jelas Sarwo Edhy.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI), Mulyono Machmur, menekankan peran penting HKTI dalam mendukung pencapaian swasembada pangan. Salah satu kontribusi HKTI dalam upaya ini adalah dalam mengusulkan angka HPP yang dapat memberikan kepastian bagi petani.