Pemalsu Data Honorer akan Dipolisikan

JAKARTA- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan kembali mengingatkan kejujuran petugas daerah dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi tenaga honorer. Proses pendataan honorer tersebut diharapkan bersih dari KKN.

"Data yang diperoleh harus akurat dan valid, tidak boleh ada kecurangan. Karena data ini akan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan substansi RPP tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honorer, juga RPP tentang Pegawai Tidak Tetap (PTT)," beber Mangindaan pada JPNN, Rabu (28/7).

Ditambahkan, bila Pemda masih tetap mencoba main-main dengan menyodorkan data palsu, pihaknya tak segan-segan melaporkannya ke polisi. "Kalau ada laporan atau kedapatan main curang, kami akan mempolisikan pelakunya dan pejabat pembina kepegawaian harus bertanggung jawab. Saya selalu mewanti-wanti ini karena saya tidak mau ada masalah yang muncul lagi terkait honorer," tegasnya.

Ditambahkannya, pihaknya ingin yang didata benar-benar honorer dan bukan jadi-jadian. "Saya tidak mau orang yang tidak berhak malah dapat kursi, sedangkan orang yang berhak hanya gigit jari karena tidak berdaya. Tolong, jangan mainkan nasib orang," tandasnya.(esy/jpnn)