Pemangkasan Jabatan Eselon Berpotensi Timbulkan Kegaduhan di Birokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr Slamet Rosyadi mendukung ide Presiden Jokowi untuk melakukan pemangkasan jabatan eselon di birokrasi.

Menurut Slamet, pemangkasan eselon birokrasi akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelayanan.

"Saya sepakat bila Presiden akan merampingkan birokrasi (eselon) karena akan berdampak positif pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Dikatakan, dengan adanya efisiensi maka anggaran tidak dihabiskan untuk belanja rutin, tetapi lebih diprioritaskan pada belanja program.

"Pelayanan publik juga akan menjadi lebih sederhana secara hirarki dan ini sangat baik bagi proses pelayanan publik," katanya.

Proses komunikasi secara internal maupun eksternal birokrasi, kata dia, juga akan lebih cepat karena struktur yang lebih ramping.

Hanya saja, kata dia, perlu dikaji lebih dalam pada level mana pemangkasan akan dilakukan. Hal itu dimaksudkan agar tidak menimbulkan kegaduhan di dalam internal birokrasi.

"Misalnya eselonisasi. Presiden menyatakan akan memangkas eselonisasi menjadi hanya dua level. Menurut saya idealnya ada tiga level atau yang dipangkas hanya eselon IV, hal ini agar tidak menimbulkan gejolak di dalam birokrasi. Jika tidak, akan menimbulkan resistensi dalam mendukung kebijakan Presiden khususnya dalam men-deliver pelayanan kepada masyarakat," katanya.