Pembagian Royalti Batubara Tidak Adil

BANJARMASIN– Protes atas ketidakadilan pembagian royalti batubara kembali mengemuka. Porsi yang diterima pemerintah pusat dinilai terlalu besar, sementara yang didapatkan daerah penghasil sangat kecil.

Bayangkan saja, dari 13,5 persen royalti batubara yang disetorkan sejumlah perusahaan tambang pemegang izin PKP2B, daerah hanya mendapatkan 4,5 persen. Itu pun dibagi-bagi mulai pemerintah provinsi, kabupaten dan daerah penghasil.

“Paling membingungkan adalah pembagian 6 persen untuk pemerintah pusat, yang katanya untuk dana pengembangan batubara nasional,” ungkap Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalsel Ir Ali Muzanie MM, baru-baru tadi.

Menurut dia, hingga saat ini tidak jelas seperti apa dan bagaimana program pengembangan batubara nasional yang dimaksudkan.

Sehubungan dengan itu, Ali mengajak seluruh elemen masyarakat di Kalsel memperjuangkan agar dana 6 persen dari pembagian royalti tersebut dikembalikan saja ke daerah.