Pembahasan Anggaran Molor, DPRD DKI Batalkan Semua Kunker
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta tidak akan meninggalkan ibu kota selama pembahasan APBD 2020 belum rampung. Pasalnya, saat ini rancangan anggaran masih berantakan, sementara batas pengesahan anggaran tinggal sebulan lagi.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan, seluruh kunjungan kerja dewan ditiadakan sampai pembahasan rampung. Menurut dia, semua anggota DPRD sudah bertekad ingin fokus membahas anggara.
"Kunker ditiadakan selama pembahasan anggaran, pokoknya kami maksimalkan untuk pembahasan APBD," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/11).
Menurut dia, para anggota DPRD sebenarnya sudah dijadwalkan melakukan kunker pada 1 dan 2 Desember 2019. Namun kegiatan tersebut akhirnya harus dibatalkan.
"Tugas kami bukan kunker, tugas kami pembahasan anggaran. Enggak ada kunker komisi, enggak ada kunker apa pun, ditunda dulu," tutur politikus PDIP itu.
DPRD dan Pemprov DKI Jakarta sudah menyepakati jadwal pembahasan rancangan anggaran 2020. Legislatif dan eksekutif membahas rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 pada 25-27 November.
Selanjutnya, kedua pihak akan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) KUA-PPAS pada 29 November 2019.
DPRD dan Pemprov DKI kemudian akan membahas rancangan APBD 2020 pada 2-10 Desember 2019. Sementara pada 11 Desember 2019, DPRD DKI akan menggelar rapat paripurna untuk menyepakati raperda tentang APBD 2020 untuk kemudian mengirimkan draft RAPBD 2020 yang disepakati pada Kementerian Dalam Negeri. (ant/dil/jpnn)
Anggota DPRD DKI Jakarta tidak akan meninggalkan ibu kota selama pembahasan APBD 2020 belum rampung. Pasalnya, saat ini rancangan anggaran masih berantakan,
Redaktur & Reporter : Adil
- DPRD dan Pemprov Sepakat Semua SD hingga SMA di Jakarta Gratis Mulai 2025
- Francine Minta Semua Pihak Kedepankan Dialog soal Tuntutan Kenaikan Upah Buruh
- DPRD DKI Jakarta Umumkan Struktur Pimpinan, Khoirudin Jadi Ketua
- DPRD Usulkan Nama Pj Gubernur, Heru Budi Terhempas
- Soal Pelarangan Hijab, RS Medistra Beri Klarifikasi ke PKS DPRD DKI
- DPRD DKI Bakal Rapat Pengusulan Pj Gubernur Jakarta, Heru Harus Diganti