Pembahasan BPIH Dikebut Lagi

JAKARTA - Setelah sempat terhenti karena reses Dewan Perwakilan Rakyat, perumusan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dikebut lagi. Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi 8 DPR sama-sama berkomitmen untuk mempercepat penetapan BPIH. Itu dilakukan agar para calon jamaah haji (CJH) bisa segera memiliki kepastian harga yang harus mereka lunasi.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Dirjen PHU) Kemenag Slamet Riyanto menuturkan, jadwal pasti lanjutan pembahasan BPIH bersama Komisi 8 akan segera ditetapkan. "Dari awal kita ingin pembahasan BPIH ini segera tuntas," kata dia ketia ditemui di Kantor Kemenag di Jakarta, Minggu (20/5).

Setelah para petinggi Kemenag bertandang ke Arab Saudi beberapa waktu lalu, muncul dugaan jika usulan harga sewa pemondokan yang sudah terlanjur dimasukkan ke Komisi 8 akan dikoreksi kembali. Koreksi harga sewa pemondokan itu dilakukan karena harga sewa pemondokan di Saudi terus meningkat.

 

Setelah berkunjung ke Saudi, Slamet tidak memungkiri jika harga sewa pemondokan terus meroket. Hal ini dipengaruhi renovasi besar-besaran sejumlah pemondokan yang berada di radius sasaran pemerintah Indonesia. Seperti diketahui, pemerintah Indonesia mematok radius pemondokan paling jauh sekitar 2.500 meter dari Masjidil Haram.