Pembahasan BPIH Masih Alot

JAKARTA - Pemerintah dan Komisi VIII DPR sepertinya butuh waktu lama untuk mencapai kesepakan soal penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Kedua pihak masih belum sepakat untuk pos pengeluaran biaya penerbangan dan ongkos sewa pemondokan di Arab Saudi.

Wakil Ketua Komisi VIII Choirun Nisa kemarin (6/4) menuturkan, memang betul sampai saat ini pembahasan BPIH masih alot. Namun, dia mengatakan skema pembahasan BPIH tahun ini lebih bagus ketimbang sebelumnya. "Sebelum-sebelumnya dibahas mendekati musim haji. Tapi tahun ini sudah mulai dibahas sejak awal tahun," ujar dia.

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, alotnya pembahasan BPIH dipicu pada dua pos pengeluaran anggaran yang akan ditanggung jamaah. Dua pos itu adalah, pengeluaran ongkos penerbangan dan biaya sewa pemondokan.

Nisa menuturkan, sampai saat ini pemerintah tetap pada pendiriannya menetapkan ongkos penerbangan haji sesar USD 2.200 per jamaah. Sementara pihak DPR meminta biaya penerbangan itu dipangkas.