Pembahasan Ibukota Provinsi Kaltara Bakal Alot

JAKARTA - Kesepakatan menjadikan Tanjung Selor, ibukota Kabupaten Bulungan sebagai calon ibukota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang kini tengah diperjuangkan 5 daerah di Kalimantan Timur, diperkirakan bakal banyak mendapat penentangan saat dibahas Komisi II DPR RI maupun pemerintah nantinya. Alasan utamanya, pembangunan Tanjung Selor dinilai jauh tertinggal dibanding Kota Tarakan, yang juga bersama Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tanah Tidung, menjadi daerah pengusul Kaltara.

Kalau ibukota Kaltara-nya Tanjung Selor, tingkat kesulitannya seratus persen. Kalau Tarakan paling 30-40 persen, ucap anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mayjen TNI (Purn) Ferry Tinggogoy. Pernyataan anggota DPD pemilihan Sulawesi Utara ini muncul, setelah sejak tanggal 25 sampai 29 April 2010, melihat kondisi faktual bakal Provinsi Kaltara dengan melakukan kunjungan ke Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan. Sebelum ke Kaltara, tim DPD beranggotakan 9 orang sempat bertemu Sekprov Kaltim Irianto Lambrie. Disebutkan Irianto, Pemprov dan DPRD Kaltim sepenuhnya mendukung pembentukan Kaltara.

Tingkat kesulitan yang dimaksud Ferry adalah banyaknya infrastruktur yang belum tersedia di Tanjung Selor. "Di Bulungan itu, hotel bintang satu aja nggak ada. Beda dengan Tarakan yang sudah punya hotel bintang empat. Pelabuhan tak ada masalah, airport tak masalah, kantor juga tak masalah," tambahnya.

Dengan kondisi seperti ini, lanjut Ferry, pemerintah pusat dipastikan akan banyak berhitung untung rugi jika Tanjung Selor tetap diusulkan sebagai ibukota Kaltara. Hal serupa dikemukakan Ketua Sub Komite I DPD RI (bidang pemekaran daerah) Adhariani. Menurut dia, daerah pengusul Kaltara harus punya agumen kuat sehingga bisa menjawab secara logis kenapa mengajukan Tanjung Selor sebagai ibukota.