Pembahasan Ibukota Provinsi Kaltara Bakal Alot

"Kita serahkan ke tim 19 (tim independen pembentukan Kaltara, Red.). Kajian politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam-nya harus jelas lagi," tambah anggota DPD pemilihan Kalimantan Selatan ini. Pendapat berbeda dikemukan anggota DPD pemilihan Kaltim, Luther Kombong. Menurut Luther, selain alasan historis sebagai daerah induk, Tanjung Selor dipilih karena diprediksi bisa lebih cepat berkembang. Salah satunya karena memiliki akses transportasi darat ke Samarinda bahkan Malaysia. "Begitu Kaltara disetujui, saya yakin banyak investor tertarik untuk membangun Tanjung Selor," katanya.

Bagi Luther, mempersoalkan daerah mana  yang paling layak sebagai ibu kota Kaltara berarti mundur kembali. Pasalnya, kelima daerah pengusul sudah sepakat. Yang jadi persoalan sekarang apakah mereka siap menyisihkan sebagian pendapatannya untuk pembangunan ibukota. Mereka juga harus ikut mencari investor atau bantuan pemerintah agar Tanjung Selor bisa cepat memiliki fasilitas infra struktur memadai. Kaltim sebagai daerah induk, tambah Luther, selayaknya ikut mengucurkan dana lebih besar bukan Rp 10 miliar per tahun seperti yang dikemukakan Gubernur Suwarna AF (waktu itu).

Paling tidak sepuluh persen dari APBD Kaltim saat ini (Rp 5,7 triliun), timpal Ferry. Diharapkan, Selasa pekan depan hasil peninjauan Kaltara ini bisa disampaikan ke pimpinan DPD, untuk dijadikan bahan pembahasan paripurna DPD. Jika disetujui paripurna bisa secepatnya direkomendasikan ke DPR sebagai inisiatif DPD. Desakan agar Tanjung Selor tetap menjadi ibukota Kaltara dikemukan kembali oleh pendemo dan Bupati Bulungan Budiman Arifin saat menerima rombongan DPD. Alasan utama mereka, Bulungan adalah daerah induk 4 daerah pemekaran lain, sehingga layak terpilih menjadi ibukota Kaltara. Bulungan juga telah menyediakan lahan ratusan haktare untuk kawasan perkantoran Kaltara.  (pra/jpnn)