Pembahasan PT Bakal Alot

Namun, jika rapat tidak membuahkan kesepakatan, bukan tidak mungkin akan dilakukan voting dalam rapat paripurna yang akan digelar esoknya. “Paripurna kan tidak selalu musyawarah mufakat,” kata dia.

Selain membahas soal PT, Paripurna juga akan membahas jumlah kursi di daerah pemilihan dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU 10/2008. Soal putusan MK DPR tak mau patuh. Anggota Baleg DPR dari Fraksi PDIP Arief Wibowo juga meminta agar fraksi tidak berlebihan dalam membahas PT di saat paripurna. “Sangat lebay kalau untuk mengesahkan draf saja sampai ada ancaman untuk walk out. Ini kan baru untuk rancangan, sehingga bisa berubah. Hal terpenting saat ini adalah bagaiamana RUU Pemilu ini disahkan menjadi legislasi inisiatif DPR,” ujarnya.

Namun, Sekretaris Fraksi PAN DPR Teguh Juwarno khawatir kalau pernyataan mayoritas fraksi besar bahwa tidak perlu khawatir dalam penyusunan draf itu, hanyalah jebakan saja. Sehingga, ketika fraksi menengah mengikuti arus dan paripurna memutuskan angka PT diatas 4 persen, itu sudah menjadi usulan yang tidak bisa dirubah lagi dalam pembahasan tingkat I dengan pemerintah.

“Kita harus sadar, kalau RUU ini merupakan inisiatif DPR yang berbeda dengan periode lalu sebagai inisiatif dari pemerintah. Karena inisiatif dari pemerintah, tentunya rancangan yang akan diajukan itu harus sudah pasti, alias tidak berubah,” tegasnya.