Pembahasan RUU Ciptaker Kelar, Airlangga Hartarto Beber Keistimewaannya
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menympaikan apresiasinya atas pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang dilakukan sejak Februari silam hingga Sabtu (3/10) malam.
Airlangga mencatat jumlah pembahasan atas RUU yang dikenal dengan sebutan Omnibus Law itu mencapai 63 kali.
"Rapat panja 55 kali, rapat tim perumus, tim sinkronisasi enam kali, kemudian rapat ini yakni rapat panja dan rapat kerja,” kata Airlangga dalam rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Sabtu (3/10) malam.
Menteru asal Golkar itu memastikan rapat pembahasan RUU Ciptaker dilakukan secara transparan dan terbuka untuk publik, bahkan bisa dilihat melalui media sosial.
Pemerintah memberi apresiasi keterbukaan, termasuk pendapat, tanggapan, masukan yang diberikan dalam pembahasan RUU Ciptaker.
“Ditambah lagi kerja yang tidak mengingat waktu. Sabtu pun kerja, Minggu kerja bahkan sampai malam. Kadang-kadang ada padam listrik,” ujarnya dalam rapat yang dipimpin Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas itu.
Dalam kesempatan itu Airlangga menjelaskan, pemerintah sudah memiliki Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). “Ini sekaligus menjawab bahwa pemerintah tetap mengutamakan pemulihan kesehatan,” kata menteri yang juga memimpin komite itu.
Mantan menteri perindustrian itu menambahkan, RUU Ciptaker akan mendorong debirokratisasi dan pemerintahan yang lebih efisien dengan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), serta penggunaan sistem elektronik.
Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah memperhatikan semua catatan yang muncul dalam pembahasan RUU Ciptaker.
- Penyaluran Jauh Lampui Target, Akses KUR Diperluas Hingga 2 Juta Debitur Baru
- Paket Insentif Ekonomi dari Pemerintah Jadi Angin Segar bagi Industri Otomotif
- Berdampak Positif, Pemerintah Bakal Perpanjang Insentif PPN DTP bagi Sektor Properti
- PPN Jadi 12 Persen, Pakar: Paket Stimulus Ekonomi Akan Meringankan Beban Masyarakat
- Airlangga Dorong Koperasi Terus Tumbuh dan Beregenerasi
- Berlaku 1 Januari 2025, Pemerintah Pastikan PPN 12% Sasar Kelompok Barang dan Jasa Mewah