Pembahasan RUU Pemilu Belum Kelar, KPU Cemas

jpnn.com, JAKARTA - Pansus RUU Pemilu dan pemerintah hingga kemarin (2/6) belum juga menyepakati sejumlah isu krusial.
Padahal, sebelumnya dijanjikan pembahasan RUU Pemilu kelar akhir Mei. Kualitas pemilihan umum serentak 2019 pun terancam.
Komisioner KPU Ilham Saputra menyatakan, keterlambatan penyelesaian UU Pemilu sangatlah disayangkan. Sebab, waktu yang tersedia bagi penyelenggara menyiapkan aturan teknis jadi makin pendek.
Ilham menjelaskan, meski tahapan verifikasi parpol baru dimulai 1 Oktober, regulasi harus sudah siap pada Agustus. Itu penting agar ada sosialisasi yang cukup kepada peserta pemilu.
”Kalau selesai akhir bulan ini, kita hanya punya waktu satu bulan untuk membuat regulasi,” ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (2/6).
Kalaupun sudah selesai, lanjut dia, tidak berarti UU tersebut sepenuhnya klir. Merujuk pengalaman sebelumnya, ada saja yang mengajukan gugatan judicial review atas norma tersebut.
”Artinya, masih ada potensi perubahan norma. Nah, kalau UU cepat selesai, proses penyesuaiannya pun lebih cepat,” katanya.
Menurut pria asal Aceh itu, untuk menciptakan aturan teknis yang baik, idealnya ada waktu yang cukup. Dengan demikian, hasilnya bisa matang tanpa ada celah hukum.
Pansus RUU Pemilu dan pemerintah hingga kemarin (2/6) belum juga menyepakati sejumlah isu krusial.
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina