Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu Harus Terbuka

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksanaan pemilu 2019 sudah di depan mata. Namun sampai saat ini pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu belum juga memerlihatkan perkembangan yang signifikan.

Saat ini, publik belum mengetahui secara mendalam terkait pembahasan RUU tersebut, bagaimana perkembangan pembahasan mengetahui perbedaan pandangan antarfraksi di DPR.

"Tidak hanya tertutup atas proses, tapi (pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu, red) juga tertutup atas akses pada hasil dari rapat-rapat yang dilakukan. Nyaris jika tidak diberitakan media, publik sama sekali tak bisa mengikuti perkembangan pembahasan dan dinamika yang berjalan di dalamnya,” ujar Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz di Jakarta, Jumat (31/3).

Atas kondisi yang ada, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu membuka ruang partisipasi bagi masyarakat di setiap proses pembahasan.

"Caranya, setiap rapat perumusan dilakukan terbuka untuk umum. Keterbukaan akan menjamin pembahasan yang demokratis dan menghindari ruang-ruang transaksional yang bisa terjadi karena ketiadaan pengawasan publik,” tutur Masykurudin.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga mengingatkan DPR untuk mengedepankan kebutuhan bagi pelaksanaan pemilu serentak 2019. Ia berharap UU Penyelenggaraan Pemilu nantinya mampu menjawab tantangan yang kemungkinan bakal dihadapi.

Menurutnya, pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu masih menuai perdebatan dan perbedaan antarfraksi, terutama menyangkut sistem kepemiluan.

Untuk metode pemberian suara misalnya, beberapa fraksi masih mendiskusikan apakah tetap dilakukan secara terbuka dengan memilih calon atau menggunakan proposional terbuka terbatas.