Pembahasan RUU Pilkada bikin Parlemen kian Tak Sehat

jpnn.com - JAKARTA - Tarik-menarik kepentingan dalam pembahasan RUU Pilkada dianggap sebagai proses yang kurang sehat. Politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika menilai, parlemen terbelah jadi dua kubu yakni yang menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung maupun melalui DPRD.
"Kalau sekarang ini sudah terpolarisasi kubu antara langsung dan tidak langsung. Sudah cari alasan-alasan agar kelihatan benar, ini kurang sehat," katanya dalam diskusi bertajuk 'Ujian Demokrasi, Menyikapi Pro Kontra RUU Pilkada' yang digelar Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) di Wisma Pemda Bali, Cikini, Jakarta, Minggu (21/9).
Dia menambahkan, sebaiknya pemilihan kepala daerah dilakukan dengan dua mekanisme berbeda sesuai wilayah administrasi. Untuk kepala daerah tingkat provinsi dapat melalui DPRD, sementara untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan secara langsung oleh masyarakat.
"Karena otonomi daerah itu ada di tingkat kabupaten/kota. Ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang menentukan secara langsung pemimpinnya. Pilkada yang tidak langsung bisa di tingkat provinsi untuk memilih gubernur," pungkas Pasek. (rmo/jpnn)
JAKARTA - Tarik-menarik kepentingan dalam pembahasan RUU Pilkada dianggap sebagai proses yang kurang sehat. Politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Laksda TNI Edwin Bicara Soal Peran Strategi TNI AL Menjaga Potensi Maritim Menuju Swasembada Pangan
- Buntut Polemik Lagu Bayar Bayar Bayar, Sukatani Dapat Tawaran jadi Duta Polri
- Mediator dari DPC Peradi Jakbar Diharapkan Bisa Mendamaikan Perkara Perdata
- Pejabat Pemkab Sumedang jadi Direktur di Kementerian PKP, Wabup Fajar Ucap Syukur
- Apa Itu Danantara yang Baru Diluncurkan Presiden Prabowo? Simak Penjelasannya di Sini
- DPR: Sikap Kapolri Menanggapi Lagu 'Bayar Bayar Bayar' Harus Diteladani Anggota Polisi