Pembahasan Tatib Terancam Deadlock?

BANDUNG - Pembahasan Tata tertib (Tatib) Kongres Partai Demokrat II yang berlangsung di Bandung sudah memanas. Masing-masing tim pendukung tiga kandidat berupaya untuk memulusan calonnya melalui persidangan ini. Persidangan berlangsung alot dan memanas. "Belum sampai ada kekerasan. Namun perdebatan panas terus menyeruak. Sehingga sidang sempat beberapa kali diskors," kata salah seorang kader Demokrat yang terlibat dalam perdebatan itu, Sabtu (22/5).

Perdebatan memanas dipicu dari wacana rangkap jabatan bagi Ketua umum. Rangkap jabatan pejabat Ketum Partai biasanya berputar pada rangkap jabatan dibidang eksekutif dan yudikatif. Namun, dalam perdebatan di Kongres Demokrat ini ditambahi dengan rangkap jabatan di legislatif. Meski, jabatan legislatif itu domainnya adalah partai politik. "Melarang Ketua Umum Partai merangkap sebagai Ketua Legislatif sebenarnya tidak lazim. Karena Ketua legislatif itu bukan jabatan publik, karena sifatnya kolegial dan bukan pengguna kuasa anggaran," kata pengamat Politik Alfan Alfian kepada wartawan di Bandung.

Apakah larangan ini terkait dengan upaya penjegalan terhadap pencalonan Ketua DPR Marzuki Alie? "Ya pastinya begitu. Karena Ketua DPR ka cuma satu, Pak Marzuki Alie. Dan dia juga mencalonkan diri sebagai Ketua Umum," kata Alfian. Ia menambahkan, Ketua DPR merangap menjadi ketua Parpol tidak masalah. Justru sebaliknya, ia sangat menguntungkan. "Coba anda buka kembali bagaimana Akbar Tandjung bisa kembali membesarkan pamor Partai Golkar. Karena Akbar ketika itu merangkap sebagai Ketua DPR," Alfan menambahkan.

Hingga berita ini diturunkan, suasana pembahasan Tatib masih berlangsung. Belum ada titik temu dari pembahasan ini. Bahkan, sidang yang sempat diskors beberapa kali ini terancam deadlock. kubu Marzuki Alie nampaknya menghendaki voting untuk memutuskan hal ini. Sementara, pihak lain terus berupaya pasalh rangkap jabatan ini diambil secara aklamasi. (aj/awa/jpnn)