Pembakaran Foto Habib Rizieq, Kapitra: Mau Adu Domba PDIP dan FPI?
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kapitra Ampera curiga ada upaya mengadu domba antara partainya dengan Front Pembela Islam (FPI) lewat peristiwa pembakaran foto atau poster Habib Rizieq Shihab.
Kecurigaan Kapitra didasari konteks aksi demonstrasi yang dilakukan Gerakan Jaga Indonesia (GJI) untuk mengenang peristiwa pembakaran kantor PDI 27 Juli 1996, justru tiba-tiba berubah jadi aksi pembakaran foto Imam Besar FPI itu.
"Apa muatannya ini? Apakah ada maksud mengadu domba antara kelompok Islam yang di bawah pimpinan Habib Rizieq dengan PDIP, atau memang ada unsur lain? Ini perlu diselidiki oleh kepolisian," ucap Kapitra saat berbincang dengan jpnn.com, Kamis (30/7).
Dia mengingatkan masalah politik jangan diarahkan ke masalah personal ulama sekelas Habib Rizieq Shihab.
Sebab, tindakan saat aksi unjuk rasa itu jelas sebagai pencemaran nama baik dan bisa kena delik pidana.
"Ini masalah politik jangan dibawa ke masalah personal. Itu jelas pencemaran nama baik dan bisa dihukum seharusnya. Jadi saya minta juga kawan-kawan yang dirugikan, lapor polisi. Polisi harus adil dalam menyikapi ini," pinta mantan pengacara Habib Rizieq ini.
Sama halnya dengan pembakaran PDIP beberapa waktu lalu, kata Kapitra, juga harus diselidiki oleh kepolisian. Sebab, pihak PA 212, FPI, GNPF Ulama dan ormas lainnya yang melakukan aksi menolak RUU HIP saat itu membantah ada agenda pembakaran.
"Ada pun pembakaran bendera PDIP, kan harus diselidiki siapa yang membakar, karena di kelompok itu membantah membakar. Ini tugas kepolisian menyelidiki," ujar pria kelahiran Padang, Sumatera Barat ini.
Kapitra Ampera curiga ada upaya mengadu domba antara PDIP dengan FPI, melalui pembakaran foto Habib Rizieq Shihab.
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi Sebut PDIP Buang Muka