Pembangunan 1.000 Rumah Murah Tertunda

Bagaimana kontribusi pemerintah terhadap program ini? Herry mengatakan Pemkot tidak lagi menjadi inisiator tetapi sudah bersikap fasilitator. Sedangkan pengembang menjadi inisiator. “Untuk membebaskan biaya IMB, rasanya tidak mungkin karena ada jual beli dan peruntukkannya juga bersifat komersil, tidak seperti bangunan masjid. Namun, dalam peraturan yang tertulis mungkin biaya perizinan mendapat pengurangan dari 15 persen sampai 60 persen dari izin IMB biasa,” tegasnya.

Ia juga menegaskan, program pembangunan rumah murah tersebut, adalah yang pertama dilaksanakan di Indonesia, dimana inisyatif dan pelaksanaannya dilakukan oleh swasta.

“Sistem ini merupakan kali pertama yang pernah dilakukan di Indonesia, pihak pengembang mengupayakan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warga berpenghasilan rendah,” ungkap Hery.

Sejauh ini animo masyarakat untuk memiliki rumah murah tersebut memang sangat tinggi, dari data terakhir tercatat sekitar 4.000 orang peminat yang mendaftar dari 1.000 unit kuota yang tersedia. “Sebelumnya ada 6.000 peminat, tapi setelah di survei banyak yang berasal dari luar Kota Balikpapan, dan yang tersisa hanya 4.000 orang saja,” pungkasnya. (ibr/awa/jpnn)