Pembangunan Bendungan Lawe-lawe untuk IKN Terancam, Pemkab PPU Mengaku Ngos-ngosan
jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Pembangunan Bendungan Lawe-lawe di lokasi calon ibu kota negara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) terancam mangkrak.
Pasalnya, Pemerintah Kabupaten PPU kini sudah tak punya dana untuk melanjutkan pembangunan penopang air baku untuk calon IKN baru itu.
Plt Bupati PPU Hamdan menjelaskan saat ini kondisi keuangan di pemkab menipis. Bahkan, pihaknya mengaku ngos-ngosan untuk membayar utang.
"Mau dianggarkan lagi di tahun ini bagaimana, duit dari mana, kami bayar utang saja ngos-ngosan," kata Hamdan saat dikonfirmasi JPNN.com Rabu (9/2).
Sebagaimana diketahui, Bendungan Lawe-lawe telah dibangun mencapai 85 persen dan telah memakan biaya sebesar Rp 179 miliar.
Dia menilai untuk melanjutkan pembangunan, Pemkab PPU harus menggelontorkan biaya sebesar Rp 120 miliar.
Hamdan menyebut untuk dana sebesar itu belum mampu disanggupi dalam APBD PPU selama dua tahun kedepan.
"Saat ini kami lagi berusaha lobi Kepala BWS (Badan Wilayah Sungai Kalimantan IV) untuk dapat membantu melanjutkan (pembangunan, red). Karena ini kan sudah masuk agenda prioritas IKN. Tetapi BWS belum dapat sanggupi karena mereka juga punya program lain," jelas Hamdan.
Pemkab PPU sudah tak sanggup lagi melanjutkan pembangunan Bendungan Lawe-lawe, kini berharap peran dari Pemerintah Pusat.
- Anak Buah Prabowo Ini Sebut Ibu Kota Negara Masih DKI Jakarta
- Prabowo Lantik Pak Basuki Sebagai Kepala Otorita IKN
- Prabowo Beri Tugas Khusus untuk Basuki Hadimuljono
- Menhum Sebut Jakarta Masih Tetap Ibu Kota Negara, Pindah ke IKN Kapan?
- Iswar Membayangkan Kota Semarang jadi Pusat Pengembangan Ekonomi Jawa, Ini Alasannya
- SIG Tangkap Peluang Pertumbuhan Industri Semen dari Program 3 Juta Rumah