Pembangunan Daerah Stagnan, DPD Tuding Parpol

“Para pengambil kebijakan di Jakarta, baik pemerintah maupun parlemen yang berasal dari partai-partai politik, tidak memedulikan daerah. Padahal, dibutuhkan segera penyelesaian teknis dan strategis. Banyak problematika rumit di daerah tapi Jakarta tidak kunjung peduli,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, partai politik hanya menjadikan 500-an daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai ajang rebutan kekuasaan. “Di sana terjadi perebutan kekuasaan setiap hari,” ujarnya. Kemunculan partai-partai politik tidak berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas pembangunan di daerah. “Justru yang terjadi sebaliknya.”

Dia tambahkan, kerusakan birokrasi di daerah juga disebabkan partai politik. Apalagi, sejak era pemilihan gubernur, bupati, walikota, setiap pejabat terpilih akan memenuhi janji-janji serta tuntutan-tuntutan pendukungnya. “Birokrasi pun diacak-acak. Pengacak-acakan serius sekali,” tukasnya.

Parahnya lagi, kecenderungan daerah untuk etnis tertentu sejak keharusan putera daerah sebagai gubernur, bupati, walikota, hingga pejabat daerah di bawahnya dan pegawai-pegawai daerah. “Sehingga, yang dilayani etnik, yang melayani etnik, atau daerah dianggap sebagai bagian negara yang berbasis etnik.