Pembangunan Desa Harus jadi Prioritas

Pembangunan Desa Harus jadi Prioritas
Baliho Dana Desa Pohu Kecamatan Rante Angin, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Foto: Kendari Pos/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komite II DPD melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kamis (14/2). Pada kesempatan itu mereka meminta pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba mengatakan pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Menurutnya, pembangunan di desa bisa membentuk perekonomian yang kuat yang dapat menyokong ekonomi nasional.

Karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, Komite II DPD menjalin kerja sama dengan Kemendes dan PDT terkait pembangunan desa.

“Kami sangat mendukung untuk membangun sumber daya alam dan sumber daya ekonomi," kata Parlindungan, Kamis (14/), di kantor Kemendes dan PDT, di Jakarta.

Menurut Parlindungan, banyak hal yang bisa dikerjasamakan, yaitu koordinasi program atau pelibatan masyarakat. "Basisnya itu adalah desa. DPD RI berbasis dari desa, sumber perekonomian juga,” jelasnya.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam membangun perekonomian desa adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurutnya, kehadiran BUMDes dapat memperkuat ekonomi di desa. Usaha perekonomian yang dilakukan oleh BUMDes dapat memberikan pendapatan kepada desa yang bisa dimanfaatkan dalam kesejahteraan masyarakat.

Dia berharap Kemendes dan PDT ke depan mengembangkan BUMDes, karena potensi dalam menyejahterakan masyarakat di desa sangat besar.

Komite II DPD melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kamis (14/2).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News