JPNN.com 
Pembangunan Desa Harus jadi Prioritas
Kamis, 14 Februari 2019 – 22:09 WIB
Baliho Dana Desa Pohu Kecamatan Rante Angin, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Foto: Kendari Pos/JPNN.com
Dia juga mendukung adanya pengembangan BUMDes seperti yang diusulkan Komite II DPD asal dilandasi dengan Peraturan Desa sebagai landasan hukumnya.
“Di bawah BUMDes dapat berupa PT atau koperasi. Karena pembentukan BUMDes melalui Peraturan Desa, maka pengembangannya juga harus melalui Peraturan Desa. Dan keuntungan BUMDes harus digunakan untuk semua masyarakat,” kata Anwar. (boy/jpnn)
Komite II DPD melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kamis (14/2).
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Bappenas Tekankan Pentingnya Tata Kelola Perdesaan yang Adaptif
- Kemenko PMK Melakukan Penguatan Pemberdayaan Perempuan di Desa
- Sultan dan Beberapa Senator Rusia Membahas Kerja Sama Pertahanan dan Pangan
- Terima Kunjungan Utusan Partai Nahdhoh Tunisia, Sultan: Lembaga Parlemen Adalah Roh Demokrasi
- Kemenko PMK: Pemberdayaan Perempuan Sangat Penting dalam Pembangunan Desa
