Pembangunan IKN Nusantara, Mulyanto: Buka Warung Lapaknya Punya Orang Lain

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengkritik keras koordinasi pemerintah dalam membangun ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pasalnya, anggota Komisi VII DPR itu mengaku mendengar kabar masih ada lahan konsensi tambang di lokasi yang akan dijadikan IKN Nusantara.
Menurut dia, secara hukum perpindahan IKN harus ditunda hingga masalah kepemilikan lahan benar-benar jelas.
Dia mengingatkan jangan sampai IKN Nusantara dibangun di lahan milik orang.
"Ibaratnya mau buka warung, tetapi lapaknya masih punya orang lain. Sangat tidak elok," kata Mulyanto dalam keterangan persnya, Jumat (28/1).
Mulyanto pun mengatakan kisruh lahan konsensi menandakan ada masalah di tahap pembahasan RUU IKN.
Terbukti, di internal pemerintahan terjadi miskomunikasi antarkementerian tentang lahan yang hendak dijadikan kawasan IKN.
"Kejadian ini makin menguatkan alasan PKS menolak UU IKN. PKS menilai ada banyak hal yang dipaksakan," tutur Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengkritik keras soal lahan konsesi tambang di lokasi pembangunan IKN Nusantara.
- Kawal PSU Pilkada Kabupaten Serang, PKS Menerjunkan Ratusan Pasukan Khusus
- Elite PKS & Partai Erdogan Bertemu di Turki, Kemerdekaan Palestina Jadi Isu Utama
- Peserta PPDS Diduga Perkosa Pasien, Anggota DPR Minta STR dan SIP Pelaku Dicabut
- Perkuat Solidaritas, PKS & AK Party Bertemu Membahas Perjuangan Palestina
- Demi Warga Palestina, Sukamta PKS Dukung Rencana Prabowo Ini
- Sidang Parlemen Dunia, Jazuli Juwaini: RI Terus Berjuang Dukung Kemerdekaan Palestina