Pembangunan IKN Pakai Dana PEN, Ekonom: Berdampak Negatif ke Pemulihan Ekonomi
Bhima menyebut tenaga kerja yang diserap diperkirakan bukan tenaga kerja di wilayah IKN melainkan dominan datang dari pulau Jawa.
Bhima mengimbau agar pemerintah juga memastikan utang APBN tidak meningkat signifikan akibat kesalahan alokasi anggaran di IKN.
Apalagi defisit APBN harus ditekan di bawah 3 persen. Namun, belanjanya boros untuk hal yang tidak berkaitan dengan pemulihan ekonomi.
"Ini jelas aneh. Sebaiknya IKN ditunda dulu kecuali porsi pembiayaan dari swasta bisa dominan diatas 90 persen," jelas Bhima.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembangunan IKN tidak harus menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pasalnya, sebagian pihak menganggap pembangunan IKN menggunakan dan PEN dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.(mcr28/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai masuknya anggaran proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sangat tidak relevan.
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Wenti Ayu
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru
- Indonesia Siap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Berkelanjutan dari AS
- Tegas, YLKI Tolak Kenaikan PPN 12 Persen
- Grant Thornton Indonesia Kupas Tuntas Strategi RI Hadapi Tantangan Ketidakpastian Ekonomi
- Kisah Sukses Nasabah PNM Mekaar, Ekspor Olahan Sisik Ikan ke Berbagai Benua
- ICEBM Untar 2024 jadi Sarana Percepatan Pencapaian SDGs untuk Semua Sektor