Pembangunan Indonesia Harus Dimulai dari Desa
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba mengatakan pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Sebab, pembangunan di desa dapat membentuk perekonomian desa yang kuat yang dapat menyokong perekonomian nasional.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Komite II DPD RI menjalin kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT) terkait pembangunan desa.
“Dalam fungsi kami sebagai Komite II, ini sangat mendukung untuk membangun sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Ternyata banyak hal yang bisa dikerjasamakan, yaitu koordinasi program atau pelibatan masyarakat. Basisnya itu adalah desa. DPD RI berbasis dari desa, sumber perekonomian juga,” ucap Parlindungan Purba saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Kementerian DPDTT di Kalibata, Jakarta (14/2).
Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam membangun perekonomian desa adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, kehadiran BUMDes dapat memperkuat ekonomi di desa. Dimana usaha perekonomian yang dilakukan oleh BUMDes dapat memberikan pendapatan kepada desa yang bisa dimanfaatkan dalam kesejahteraan masyarakat.
Dirinya berharap agar kedepannya Kementerian DPDTT mengembangkan BUMDes, karena potensi dalam mensejahterakan masyarakat di desa sangat besar.
“Ini mungkin bisa melibatkan peranan dari swasta dan masyarakat, sehingga akan menjadi entiti perekonomian yang bermanfaat bagi pengembangan daerah,” imbuh Senator asal Sumatera Utara ini.
Senada, Senator asal Jawa Timur, Ahmad Nawardi, juga mendukung kehadiran BUMDes dalam membangun perekonomian di desa.
pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Sebab, pembangunan di desa dapat membentuk perekonomian desa yang kuat yang dapat menyokong perekonomian nasional.
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan
- Hasil Temuan DPD RI, Yorrys Raweyai: PSN Tangerang Perlu Didukung
- Sultan Dorong Pemda Lakukan Inovasi Kebijakan Pengurangan Angka ICOR Sektor Pangan di Daerah
- Komite IV DPD RI Dorong Mendag Mendukung Integrasi Perdagangan Antarpulau Melalui Platform Digital Nasional
- Yulianus Henock Minta Menteri PKP Prioritaskan Pemenuhan Perumahan Masyarakat Adat di IKN