Pembangunan Indonesia Harus Dimulai dari Desa

Menurutnya, BUMDes dapat diberdayakan dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki oleh sebuah desa, baik dari sisi pariwisata, hasil pertanian, ataupun hasil produksi masyarakat desa lainnya. Hanya saja, untuk menyukseskan BUMDes tersebut, harus bekerjasama dengan investor luar untuk mendapatkan investasi.

“Kalau hanya mengandalkan BUMDes, investasinya kecil, jadi harus pakai investor. Tapi harus ada soal landasan hukumnya, karena dana desa dari APBN, dan investor dari swasta. Harus ada landasan hukum yang bisa mengesahkan antara BUMDes dan swasta bisa bersatu, jika tidak BUMDes akan kalah bersaing,” kata Ahmad Nawardi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian DPDTT, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa keberadaan dana desa telah berhasil digunakan untuk membangun desa. Melalui dana desa, berbagai infrastruktur seperti jembatan, sekolah, jalan desa, telah berhasil dibangun.

Menurutnya sampai 2018, dari target 5.000 desa tertinggal yang harus dientaskan, Kementerian DPDTT telah berhasil mengentaskan 8.035 desa, dan saat ini instansinya telah berhasil membangun 2.318 desa mandiri sampai 2018.

Terkait BUMDes, Anwar menjelaskan bahwa sampai tahun 2018, sekitar 61% desa telah memiliki BUMDEs dengan menyerap 1.074.754 tenaga kerja. Bahkan Anwar juga menjelaskan bahwa omzet BUMDes diperkirakan mencapai 1,16 Triliun per tahun, dengan laba bersih 121 milyar per tahun. Dirinya juga mendukung adanya pengembangan BUMDes seperti yang diusulkan Komite II asalkan dilandasi dengan Peraturan Desa sebagai landasan hukummnya.

“Dibawah BUMDes dapat berupa PT atau koperasi. Karena pembentukan BUMDes melalui Peraturan Desa, maka pengembangannya juga harus melalui Peraturan Desa. Dan keuntungan BUMDes harus digunakan untuk semua masyarakat,” kata Anwar.(jpnn)