Pembangunan Infrastruktur Bakal Melaju Pesat 2015

jpnn.com - JAKARTA - Minimnya infrastruktur selalu menjadi titik lemah perekonomian Indonesia. Namun para pelaku usaha maupun masyarakat yang mengeluhkan kendala infrastruktur mesti bersabar sedikit lagi.

Manteri Keuangan Chatib Basri mengakui, selama ini upaya pemerintah membangun infrastruktur kurang efektif karena seringkali terkendala pembebasan lahan.

Namun, tahun depan kendala tersebut akan teratasi seiring mulai berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. "Insya Allah mulai 2015 pembangunan infrastruktur akan maju pesat," ujarnya.

Seiring berlakunya UU tersebut, pemerintah menyiapkan Badan Layanan Umum (BLU) yang akan fokus mengurus pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Nantinya, 30 persen dari total pembebasan lahan akan disiapkan BLU. Sedangkan 70 persen lainnya menggunakan pendanaan eksternal seperti perbankan. Pada tahap awal pemerintah menyiapkan Rp 3,5 triliun yang berfungsi sebagai dana talangan.

Chatib mengatakan, satu hal penting lain dari keberadaan UU tersebut adalah timeline atau jadwal pembebasan. Sebab, selama ini pembebasan lahan juga terhambat karena penjual seringkali meminta harga yang terlalu tinggi.

Masalahnya, dalam beberapa kasus, kebanyakan lahan yang menjadi target pembebasan sudah dikuasai mafia tanah. Itu membuat negosiasi menjadi lebih sulit. "Dengan UU ini, kalau ada dispute (sengketa) maka harus diselesaikan di pengadilan sehingga tidak berlarut-larut," jelasnya.

Chatib mencontohkan, jika tanpa kendala pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur bisa dilakukan dalam waktu sangat cepat. Itu terbukti dari pembangunan jalan tol atas laut di Bali yang selesai dalam waktu 12 bulan. "Tol itu menjadi success story sehingga kini muncul ide pembangunan tol atas laut di sepanjang Pantura," katanya.