Pembangunan Infrastruktur Bakal Melaju Pesat 2015
Realisasikan Aturan Pembebasan Lahan
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy S. Priatna mengakui banyak sekali proyek infrastruktur yang direncanakan pemerintah gagal terealisasi atau setidaknya molor pengerjaannya. "Permasalahannya kompleks. Salah satu yang utama adalah pembebasan lahan," ujarnya.
Dedy mencontohkan, dari puluhan proyek pembangunan infrastruktur yang masuk skema kerjasama pemerintah dan swasta atau public private partnership (PPP), hanya satu yang selesai pada 2013 lalu yakni tol atas laut di Bali. Tol Bali Mandara itu selesai tepat waktu karena tidak terkendala pembebasan lahan.
Dedy mengakui, selain pembebasan lahan, faktor lain yang menjadi penyebab molornya eksekusi proyek PPP adalah belum adanya lembaga atau institusi yang benar-benar bisa menjadi koordinator.
Selain itu, banyak juga penyelenggara proyek terutama pemerintah daerah yang tidak konsisten. "Awalnya bersedia dengan skema PPP, tapi lantas diambil alih sepihak dan kembali menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)," ucapnya. (owi/sof)
JAKARTA - Minimnya infrastruktur selalu menjadi titik lemah perekonomian Indonesia. Namun para pelaku usaha maupun masyarakat yang mengeluhkan kendala
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru
- Tali Qrope dan Selang Spring Hose Jadi Sorotan di INAMARINE 2024