Pembangunan Infrastruktur Gila-gilaan, Pajak Tertekan
Pemerintah juga terus mengajak pihak swasta untuk ikut berinvestasi demi mendukung pembangunan infrastruktur.
Namun, hal itu dinilai berisiko dan terlalu berlebihan oleh ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri.
’’Serapan tenaga kerja sektor infrastruktur tidak terlalu tinggi. Sebenarnya yang paling berpengaruh adalah sektor industri manufaktur,’’ kata Faisal, Senin (30/10).
Dia menguraikan, sektor manufaktur lebih mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pada era perdagangan yang marak dilakukan lewat e-commerce ini, menurut dia, kualitas barang dari Indonesia sangat ditantang agar lebih bagus dan mampu bersaing dengan barang serupa dari negara lain.
Era e-commerce, kata dia, akan terus tumbuh dan membuat banyak konsumen dari berbagai belahan dunia dengan mudah mengakses barang berkualitas tinggi dengan harga murah.
’’Industri manufaktur itu kuncinya. Sebab, lebih banyak orang yang bekerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan basis wajib pajak PPh dan PPN akan bertambah. Selain itu, pemerintah seharusnya tidak bergantung pada pajak dari sektor migas lagi,’’ jelasnya. (rin/c22/sof)
Pemerintah terus menggenjot penerimaan pajak seiring kebutuhan pembangunan infrastruktur yang makin tinggi.
Redaktur & Reporter : Ragil
- RI Sulit Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Kalau Mengandalkan Kapasitas Fiskal
- Ekonom CORE: PPN 12 Persen Semestinya Ditunda
- Program Pemutihan PKB di Banten Sukses Tingkatkan Penerimaan Pajak Rp 64,3 Miliar
- Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional, ASDP Hadirkan Bazar UMKM
- Jalin Kemitraan dengan Tiongkok, Kadin Siapkan 7 Langkah Strategis untuk Capai Target Pertumbuhan Ekonomi
- Menko Airlangga Imbau Kepala Daerah Dorong Hilirisasi & Turunkan Angka Kemiskinan