Pembangunan Infrastuktur Terlalu Ambisius

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal turut menjelaskan bahwa penetapan target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK terlalu ambisius.
Hal itu nilai dapat menyebabkan sejumlah masalah yang bertolak belakang dengan semangat meningkatkan perekonomian Indonesia.
Faisal menjelaskan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam RPJMN 2015-2019 menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Faktanya, hingga tiga tahun bekerja, target itu belum tercapai.
"Enam persen saja tidak tercapai. Tiga tahun terakhir flat di kisaran 5 persen. Menurut saya, masalahnya adalah target yang terlalu ambisius dan tidak diikuti dengan langkah-langkah signifikan untuk mencapai target itu," kata Faisal saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik "Evaluasi Capaian Ekonomi Jokowi-JK 2017 dan Proyeksi 2018" di Ruang Fraksi PKS, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12)
Faisal menilai, pemerintah belum bisa menyesuaikan target tinggi dengan kemampuan untuk mencapainya.
Ia menggarisbawahi program terobosan seperti pembangunan infrastruktur dari pinggiran patut mendapat apresiasi. Ia mengaku, Indonesia memang tertinggal cukup jauh dibandingkan negara lain.
Akan tetapi, Faisal mencatat sejumlah masalah berupa penentuan target pencapaian yang terlalu tinggi.
Ia mencontohkan, di bidang energi, program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebesar 35 ribu megawatt.
Pemerintah fokus pembangunan infrastruktur. Sayangnya, masalah peningkatan kesejahteraan dan menjaga daya beli masyarakat jadi terabaikan.
- Penjelasan Dedi Mulyadi Soal Mobil Mewahnya yang Nunggak Pajak Rp70 Juta
- Bukan 10 Persen, Pramono Bakal Terapkan Pajak BBM 5 Persen di Jakarta
- Pramono belum Putuskan Penerapan PPBKB 10 Persen di Jakarta
- 253.409 Warga Jateng Manfaatkan Program Pemutihan Pajak, Terkumpul Rp61,9 Miliar
- Waspada, Modus Penipuan Unlock IMEI
- Warga Jateng Antusias Bayar Pajak Kendaraan, 3 Hari Tembus Rp 28 Miliar