Pembangunan Infrastuktur Terlalu Ambisius

"Sebetulnya, secara realistis hal itu hanya bisa dicapai 50 persen sampai 2019," kata dia.
Target tinggi dalam pembangunan infrastruktur dinilai akan menyebabkan masalah karena butuh pendanaan besar.
Seluruh sumber dana pemerintah termasuk dari APBN pun diarahkan untuk pembangunan tersebut.
"Masalahnya kewajiban pemerintah dalam jangka pendek seperti peningkatan kesejahteraan dan menjaga daya beli masyarakat jadi terabaikan," katanya.
Untuk mencapai keseimbangan, kata Faisal pemerintah pun menggenjot penerimaan dari sisi perpajakan.
Sayangnya, hal ini bersamaan dengan perlambatan ekonomi global yang turut berpengaruh ke domestik.
"Jadi untuk menggali pajak akan menjadi lebih sukar," kata Faisal.
Dalam kondisi ekonomi melambat, kata Faisal, biasanya negara lain akan melonggarkan pajak.
Pemerintah fokus pembangunan infrastruktur. Sayangnya, masalah peningkatan kesejahteraan dan menjaga daya beli masyarakat jadi terabaikan.
- Gubernur Luthfi Cek Samsat, Ada Penghapusan Tunggakan Pajak Hingga 10 Tahun
- Momen Lebaran, Gubernur Harum Beri 3 THR Spesial Untuk Rakyat Kaltim
- Ikuti Jejak Anies, Pramono Gratiskan Pajak Rumah dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar
- Gubernur Jateng Mengajak Bupati & Wali Kota Fokus Membangun Infrastruktur di 2025
- Ekonom Sebut saatnya Reformasi Fiskal untuk Menjaga APBN
- Tim DJP Jatim III Dilaporkan ke KPK Terkait Pemeriksaan Pajak PT Arion Indonesia