Pembangunan Infrastuktur Terlalu Ambisius

Ketika kondisi ekonomi sudah membaik, baru pemerintah bisa menaikkan pajak sedikit demi sedikit.
Pada saat bersamaan pemerintah berusaha mengejar penerimaan untuk membiayai infrastruktur.
Ini menjadi masalah karena penerimaan dipaksakan. "Kita melakukan amnesti pajak. Sangat ekstensif dan sangat intensif. Ini kemudian memberikan dampak buruk pada ekonomi secara lebih luas," kata Faisal.
Ia mengaku, kebijakan itu berdampak pada penurunan daya beli masyarakat kelas menengah bawah.
Faisal berpendapat, penurunan daya beli tersebut tampak dari pendapatan riil masyarakat yang tergerus akibat inflasi.
Hal ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan selama lebih dari satu tahun terakhir terjadi penurunan pendapatan riil, khususnya masyarakat berpendapatan rendah.
Alumni Universitas Queensland Australia ini mencontohkan, dengan kelompok buruh bangunan misalnya, meskipun secara nominal rata-rata upahnya meningkat.
Pada inflasi semester satu 2017 yang mencapai 2,4 persen menggerus pendapatan riil mereka 1,4 persen.
Pemerintah fokus pembangunan infrastruktur. Sayangnya, masalah peningkatan kesejahteraan dan menjaga daya beli masyarakat jadi terabaikan.
- Waspada, Modus Penipuan Unlock IMEI
- Warga Jateng Antusias Bayar Pajak Kendaraan, 3 Hari Tembus Rp 28 Miliar
- Gubernur Luthfi Cek Samsat, Ada Penghapusan Tunggakan Pajak Hingga 10 Tahun
- Momen Lebaran, Gubernur Harum Beri 3 THR Spesial Untuk Rakyat Kaltim
- Ikuti Jejak Anies, Pramono Gratiskan Pajak Rumah dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar
- Gubernur Jateng Mengajak Bupati & Wali Kota Fokus Membangun Infrastruktur di 2025