Pembangunan Mega Proyek Harus Libatkan Investor?

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah saat ini tegah gencar membangun infrastruktur.

Beberapa infrastruktur yang sedang dibangun tersebut dikategorikan sebagai mega proyek karena dibangun dengan skala besar serta menelan biaya banyak.

Karena itu menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo pembangunan mega proyek tidak hanya bertumpu pada APBN saja, perlu adanya keterlibatan BUMN, swasta nasional atau asing dalam pembangunannya.

“Mega proyek tidak bisa tumpuannya hanya APBN, harus mengundang investor. Kalau kami hanya betumpu pada kemampuan pemerintah (APBN atau APBD), maka kemampuan pembiayaannya hanya 30 persen. Sisanya 70 persen harus dari BUMN, swasta nasional maupun asing,” ucap Sugihardjo.

Jojo menambahkan beberapa mega proyek sektor transportasi yang saat ini sedang dibangun dan ditawarkan kepada pihak investor antara lain pengembangan sisi udara Bandara Kualanamu Medan dengan nilai investasi Rp 15 triliun.

Kemudian Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung senilai Rp 38 triliun, pembangunan jalur Kereta Api Makassar – Pare Pare senilai Rp 13 triliun, dan pembangunan bandara Bali Utara senilai 50 triliun.

Nantinya skema yang diambil adalah Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha. Karenanya berkaca dari pengalaman yang lalu terkait program Public Private Partnership (PPP) yang kurang laku di mata investor, dia mengatakan saat ini pemerintah telah menggandeng pihak profesional guna membuat bagaimana proyek-proyek ini layak jual.

“Pada masa kabinet pemerintahan sebelumnya, proyek-proyek infrastruktur kami tawarkan melalui PPP (public private partnership). Namun skema ini tidak berhasil karena kami menawarkannya tidak profesional. Karenanya pemerintah dalam pengawasan proyek-proyek yang ditawarkan kepada investor baik BUMN, swasta nasional maupun asing, pemerintah menggandeng profesional yang bisa mendokumentasikan dengan baik dan tahu bagaimana membuat proyek itu menjadi layak jual,” pungkasnya.(chi/jpnn)