Pembangunan Pabrik Semen Harus Menyejahterakan Masyarakat

jpnn.com, REMBANG - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau langsung alih fungsi lahan yang dimanfaatkan oleh PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang.

Rombongan yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV Edhy Prabowo ini ingin mengetahui secara langsung kondisi di lapangan serta pendapat masyarakat menanggapi pembangunan dan keberlangungan pabrik semen di daerah tersebut, yang ramai diperbincangkan.

Pembangunan pabrik semen di Rembang oleh PT Semen Indonesia telah menjadi isu nasional, hal tersebut disebabkan karena adanya penolakan disertai unjuk rasa oleh beberapa orang yang tidak setuju dengan keberadaan pabrik. Merespons masalah tersebut Komisi IV DPR berkunjung untuk mengetahui secara langsung apa yang terjadi di pabrik dan aspirasi masyarakat sekitar.

"Kami dalam posisi akan melihat secara jelas apa yang dialami di sini. Apa yang kami tangkap adalah pembangunan dalam arti untuk kepentingan masyarakat. Kami di DPR akan meninjau ini dari sisi aturan. Kami semua di sini akan menjalani ini tanpa tebang pilih, tanpa berpihak ke mana," papar Edhy saat rapat di kantor oprasional pabrik semen, Rembang, Kamis (13/4).

Dalam rapat ini juga hadir Bupati Rembang Abdul Hafidz, Direkur Utama PT Semen Indonesia Rizkan Chandra, Perwakilan Kementerian Hidup dan Kehutanan. Edhy yang memimpin rapat menegaskan Komisi IV, setelah mengetahui kondisi yang sebenernya terjadi di lapangan akan membuat keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia memaparkan spirit pembangunan infrastruktur negara harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh dua Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron dan Viva Yoga Mauladi, serta dari lima orang Anggota Komisi IV lainnya, dari F PDI Perjuangan Sudin, F Golkar Ichsan Firdaus, F Gerindra Darori Wonodipuro, F PKB Acep Adang Ruhiyat, dan dari F Hanura Lalu Gede Syamsul Mujahid.

Setelah dilihat secara langung, mayoritas warga Rembang telah mendukung keberadaan pabrik semen, Edhy pun sudah menanyakan beberapa unsur tokoh masyarakat dari kepala desa, camat dan warga biasa.

Menurutnya meski ada beberapa yang menolak, tetap tidak bisa diabaikan, peran pemerintah harus hadir untuk warga negaranya meski itu hanya minoritas. "Saat ada satu orang pun yang menolak pembangunan, perlu didalami dan cari tahu apa masalahnya," ungkap Edhy.