Pembangunan Pembangkit Listrik Dihambat Pembebasan Lahan

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jarman menyayangkan kurangnya kesadaran dari semua pihak, termasuk masyarakat, terkait krisis listrik yang mengancam di Indonesia. Padahal, menurut, Jarman potensi terjadinya krisis listrik sudah di depan mata.

Jarman mengatakan, salah satu hambatan yang selama ini sering dihadapi adalah terkait persoalan pembebasan lahan. Pemerintah di satu sisi harus dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk masyarakat.

Namun kenyataan di lapangan, dalam proses untuk memenuhi kebutuhan listrik sering bersinggungan dengan masyarakat.

"Persoalan inilah yang selama ini sering menghambat, ini harus menjadi kesadaran bersama bahwa pembangunan infrastruktur listrik bukan untuk kepentingan pemerintah semata, namun untuk kepentingan masyarakat juga," beber Jarman di Jakarta, Jumat (7/11).

Pemerintah kata Jarman, dalam melaksanakan suatu program tentunya akan berpegang pada aturan perundang-undangan. Selama tidak melanggar aturan yang ada, seharusnya tidak perlu lagi ada hambatan di lapangan.

Ia lantas mencontohkan persoalan yang muncul di proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, yakni terganjal permasalahan pembebasan lahan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pembangunan.

"Padahal, segala proses yang telah dilakukan sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang No 22 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kita dalam melaksanakan program tentunya akan berpegang pada payung hukum," serunya.

Karenanya untuk membebaskan Indonesia dari krisis lisrik menurut hematnya harus ada kesadaran bersama baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat yang lahannya terkena dampak pembangunan.