Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Kurang Adaptif, Begini Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Yusuf memaparkan komponen utama Integrated Coastal Management (ICM) atau Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu.
Komponen tersebut yaitu perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pengawasan ruang laut.
"Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut," ujar Muhammad dalam Focus Group Discussion #RoadtoWakatobi yang bertajuk Integrated Coastal Management pada Pemberdayaan Masyarakat Adat, Tradisional dan Lokal, Rabu (2/2).
"Hal ini sesuai dengan bagaimana kita melindungi masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan tradisional," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Andi Tenrisau mengatakan Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara kepulauan.
"Selama ini, orientasi pembangunan di wilayah pesisir dan kepulauan mengarah kepada pendekatan perkotaan, sehingga pembangunan yang ada menjadi kurang adaptif," tutur Andi.
Dia mengatakan ICM akan memadukan prinsip-prinsip yang terkait dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut serta integrasi perundang-undangan dan integrasi antar sosial.
"Hal ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan pembangunan pesisir yang berlangsung saat ini dan masa mendatang serta memberdayakan masyarakat pesisir secara berkesinambungan," kata Andi.(mcr18/jpnn)
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Yusuf memaparkan komponen utama Integrated Coastal Management (ICM) atau Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu.
Redaktur : Friederich
Reporter : Mercurius Thomos Mone
- Mbak Titiek Sentil KKP soal Dalang Pagar Laut, Begini Kalimatnya
- Rapat di DPR, Menteri Trenggono Tak Ungkap Penanggung Jawab Pemasang Pagar Laut
- Pagar Laut Masih Misterius, Sepertinya DPR Butuh Pansus
- Di Depan Komisi IV, Menteri KP Bilang Begini soal Pagar Laut
- Ditjen PSDKP KKP Terjunkan 400 Personel Untuk Bongkar Pagar Laut di Tangerang
- Menteri Trenggono Lapor kepada Prabowo Bahwa HGB Pagar Laut Tangerang Ilegal