Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Bandung Terkendala Lahan

Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Bandung Terkendala Lahan
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

Sekolah itu ditujukan khusus bagi keluarga penerima bantuan sosial yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Sekolah Rakyat itu satu atap semuanya. Ada khusus untuk mereka yang layak mendapatkan bantuan sosial. Pembangunannya semua oleh Kementerian Sosial, kami hanya menyediakan lahan,” ujarnya.

Pemilahan warga penerima manfaat dilakukan oleh Kemensos dengan mengacu pada data resmi.

“Itu ada di DTKS, ada PKH. Kita tunggu dulu datanya lengkap. Alhamdulillah sampai sejauh ini Bandung termasuk yang terbaik untuk pengkinian data DTKS,” bebernya.

Farhan juga menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat berbeda dengan program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP).

“Kalau RMP beda lagi. Itu masuknya ke dalam program RMP, bukan Sekolah Rakyat. RMP mah rata-rata sekolah swasta yang musti ditebus, ijazahnya atau apa gitu,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat telah mengajukan empat lokasi untuk dimanfaatkan sebagai sarana Sekolah Rakyat, yakni Bina Siswa Cisarua, Sentra Wyata Guna Kota Bandung, Centra Abiyoso Kota Cimahi, dan Sentra Terpadu Pangudi Kota Bekasi.

Dari empat lokasi itu yang relatif siap digunakan, yakni aset bangunan Bina Siswa dan Sentra Wyata Guna.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terkendala penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News