Pembangunan Sistem Keuangan Pemda Lambat

JAKARTA- Pembangunan sistem keuangan negara yang terdapat di pemerintah pusat maupun daerah terbilang lambat. Namun di antara kedua tingkat pemerintahan tersebut, pembangunan sistem, keuangan di Pemda lebih lambat kemajuannya apabila dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Anwar Nasution mengatakan, dari gambaran tersebut terlihat bahwa kemampuan daerah yang sangat terbatas untuk membangun kelembagaannya.

Dikatakan, berdasarkan data perkembangan opini pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) pada tahun 2006-2008 menggambarkan adanya kemajuan  yang signifikan pada jumlah Kementerian/ Lembaga yang memperoleh opini pemeriksaan dengan predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Persentase Kementerian/Lembaga yang memperoleh opini pemeriksaan WTP telah meningkat dengan pesat dari 7,32 persen pada tahun 2006 menjadi 20,48 persen pada tahun 2007 dan menjadi 41,46 pada tahun 2008,” jelas Anwar ketika memberikan sambutan di dalam acara Seminar Nasional di Gedung BPK, Rabu (22/7).