Pembangunan Timpang, Desa dan Kota Senjang

Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gemasaba Heru Widodo menyoroti program pemerintah yang fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah tapi ternyata tidak menunjukkan efek positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara desa dan kota. Sebab, kesenjangan sosial ekonomi masih tinggi sehingga ketimpangan kesejahteraan semakin terlihat jelas.
Heru mengatakan, kondisi itu dipicu oleh laju pertumbuhan ekonomi yang rendah dan semakin tingginya angka pengangguran. Bahkan, katanya, di beberapa daerah masih ada kasus bayi kurang gizi.
“Misalnya NTT, Maluku, dan Jawa Barat masih banyak bayi yang kurang gizi. Karena faktor ekonomi orang tua mereka tak mampu memenuhi kebutuhan gizi anak," ujarnya.(ara/jpnn)
Mantan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar menyatakan, otonomi daerah belum sepenuhnya bisa mengatasi tingginya ketimpangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Nadya Alfi Roihana PKB: Tanpa Pers, Demokrasi Terkikis
- Harlah ke-26, Garda Bangsa Gelar Festival Dai TikTok
- Moratorium PMI Dicabut, PKB Sebut Devisa Tak Sebanding Nyawa
- PKB Bakal Usulkan DIY Jadi Daerah Laboratorium Bencana
- Cegah DBD dengan Edukasi 3M Plus, Soffell dan Pemerintah Provinsi Bali Sasar 35 Desa dan Kelurahan
- STPMD, ISKA & IPD Gelar Kuliah Umum Tentang Transformasi Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat