Pembangunan Tol Kaltim Terancam Gagal

Soal tak adanya data tertulis dari Pemprov ke wakil rakyat di Jakarta diakui pula oleh Ketua Komisi Keuangan DPR RI Izedrik Emir Moeis, yang juga wakil rakyat pemilihan Kaltim. Emir mengaku berulangkali diminta untuk memperjuangkan pendanaan tol yang diperkirakan menelan dana  Rp 6,2 tiliun itu. Namun seperti yang dikeluhkan Luther, Emir tak bisa kerja maksimal sebab tak punya data tertulis. "Saya dukung, tapi kita nggak punya data," katanya via telepon.

Emir yang juga Ketua DPD PDIP Kaltim membenarkan mendapat laporan dari DPRD bahwa izin penggunaan hutan lindung Bukit Suharto untuk jalur tol, belum keluar dari Kementerian Kehutanan. "Infonya begitu, tapi lengkapnya saya nggak tahu," tambahnya lagi. Jika belum keluar, lanjut dia, dikhawatirkan akan terjadi perubahan perencanaan pembangunan yang berujung pada membengkaknya pendanaan.

Pasalnya, jika Kementerian Kehutanan menolak mengeluarkan izin, berarti jalur tol harus berbelok atau bahkan memutar yang tentunya akan berpengaruh pada alokasi anggaran. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat pembangunan tol sebab pemerintah pusat memastikan tak mengalokasikannya di APBN 2011. Meski diliputi kekhawatiran soal pendanaan dari APBN dan investor yang tak jelas, tol Balikpapan-Samarinda sudah dimulai sejak pertengahan Januari 2010 lalu. (pra/jpnn)