Pembatasan BBM Bersubsidi Jangan Sampai Mempersulit Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berencana memberlakukan pembatasan BBM kepada semua mobil pribadi (plat hitam) serta kendaraan dinas.
Kebijakan itu diambil agar subsidi BBM 2023 lebih tepat sasaran.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan pihaknya memahami kebijakan pemerintah terkait BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran tersebut.
Namun, dia mengimbau agar pemerintah jangan mempersulit pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk rakyat.
"Sikap pemerintah memang sudah tegas pembatasan BBM bersubsidi untuk seluruh kendaraan perorangan (kecuali pic-up) serta untuk mobil dinas," ujar Mulyanto, Kamis (16/6).
Artinya, seluruh mobil pribadi baik mewah maupun tidak mewah tetap masuk dalam negative list pembatasan BBM bersubsidi ini lapangan pelaksanaannya tentu akan lebih mudah.
Pada rapat pembahasan, Mulyanto juga mengusulkan agar subsidi tetap pemerintah pada 2023 untuk JBT solar ini dinaikan dari Rp 500 per liter menjadi Rp 3.500 per liter untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga minyak mentah Indonesia yang menyentuh angka USD 100 per barel.
Menurut Mulyanto, hal tersebut penting agar beban kenaikan harga minyak dunia tidak langsung ditimpakan pada masyarakat.
Pemerintah berencana memberlakukan pembatasan BBM kepada semua mobil pribadi (plat hitam) serta kendaraan dinas.
- Kejagung Dinilai Tak Tepat Menjadikan Vendor Tersangka Kasus BBM
- Pengguna MyPertamina Meningkat Pada Periode Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025
- Pertamina Resmi Tutup Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025, Suplai BBM-LPG Lancar
- SPBU di Denpasar Diduga Oplos BBM Pertalite
- Elite PKS & Partai Erdogan Bertemu di Turki, Kemerdekaan Palestina Jadi Isu Utama
- Peserta PPDS Diduga Perkosa Pasien, Anggota DPR Minta STR dan SIP Pelaku Dicabut