Pembatasan BBM Bersubsidi Terkait Kepentingan Asing

JAKARTA -- Sejumlah kalangan menilai, rencana pemerintah untuk membatasi subsidi BBM bagi mobil pribadi mulai 2011, masih sebatas wacana. Indikasinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri belum pernah menyampaikan rencana itu. Indikasiny, pemerintah malah menambah kuota BBM bersubsudi tahun 2010 sebanyak 1,87 juta Kilo Liter (KL). Jika berencana membatasi, mestinya tidak ditambah kuotanya.

"Ini hanya semacam test the water saja. Yang bicara masih sebatas Menko Perekonomian Hatta Radjasa. Seperti yang sudah-sudh, jika nanti ada penolakan dari masyarakat, presiden akan mengatakan, 'saya nilai rencana ini belum bijak'," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi MS Simbolon dalam diskusi  bertema 'Pembatasan BBM Bersubsidi' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (11/12).

Politisi dari PDI Perjuangan itu mengatakan, hingga saat ini DPR belum pernah mendapat pemberitahuan resmi dari pemerintah terkati rencana itu. Mestinya, lanjut Simbolon, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik, harus mendapat persetujuan dulu dari DPR. "Jadi, pemerintah itu hanya mengusulkan saja. Tanpa persetujuan DPR, kebijakan ini tidak bisa diwujudkan," cetusnya.

Dia malah menduga, rencana pembatasan BBM bersubsidi ini terkait dengan kepentingan asing. Hal ini terkait dengan produksi pertamax yang masih minim dibandingkan kebutuhan dalam negeri. Ujung-ujungnya nanti bisa ditebak, pemerintah harus mengimpor pertamax. (sam/jpnn)