Pembatasan BBM Subsidi 1 Januari 2011
Kamis, 30 September 2010 – 05:39 WIB
JAKARTA - Pemerintah belum memastikan kebijakan apa yang akan dilakukan terkait pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh menegaskan langkah konkretnya akan dimulai 1 Januari 2011. Namun begitu, sebelum penghematan BBM bersubsidi secara resmi diberlakukan, pemerintah akan mulai melakukan berbagai upaya penataan pendistribusian BBM subsidi pada bulan Oktober. Selain itu juga menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung yang diperlukan. "Salah satu caranya dengan memperbanyak jumlah SPBU yang menjual BBM non subsidi," lanjutnya.
Darwin menegaskan, pemerintah perlu membahas lebih mendalam kebijakan yang tepat dalam rangka menghemat BBM bersubsidi itu.?Nantinya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang akan menyampaikan langkah konkrit yang akan dilakukan. "Nanti pada waktunya, Menko Perekonomian akan mencanangkan langkah-langkah yang lebih serius, sesuai harapan masyarakat," ujarnya.
Dia menegaskan, mulai 2011 pemerintah akan bersikap ketat terkait penggunaan BBM bersubsidi agar tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan DPR. Pengetatan harus dilakukan agar BBM bersubsidi tepat sasaran yaitu hanya dinikmati masyarakat yang kurang mampu. Sebab selama ini masyarakat yang mampu juga turut menikmati subsidi yang diberikan pemerintah. "Ini akan kita tata supaya subsidinya lebih tepat sasaran," kata dia.
Baca Juga:
JAKARTA - Pemerintah belum memastikan kebijakan apa yang akan dilakukan terkait pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, Menteri Energi
BERITA TERKAIT
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru